Archive for the ‘Manajemen Risiko’ Category
Jangan Remehkan Risiko Strategik
Muara dari seluruh risiko yang terdapat dalam suatu Bank bersumber pada strategi yang diterapkan.
Bagi perbankan Indonesia pada umumnya, risiko strategik dinilai kurang mendapatkan tempat yang istimewa jika dibandingkan dengan 3 risiko utama lainnya, yaitu: risiko kredit, risiko pasar ataupun risiko operasional. Hal ini disebabkan oleh sifat risiko strategik yang kualitatif dan belum bakunya metodelogi pengukurannya. Namun bukan berarti Bank dapat menganggap remeh risiko ini, karena jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Bank dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan.
Statement Pemimpin, Suatu Mitigasi Risiko Reputasi
Pada saat reputasi perusahaan didera masalah, seorang pemimpin yang baik, memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Tak terkecuali jika jalan yang ditempuh harus meminta maaf secara terbuka kepada publik atau pelanggan yang telanjur dirugikan. Dan seorang Charles Prince, Chief Executive Officer (CEO) Citigroup Inc. tergolong pemimpin yang memenuhi kriteria ini. Seorang pemimpin yang mampu melakukan mitigasi atas risiko reputasi yang tengah dihadapi perusahaannya dengan sangat baik.
September 2004, Citibank dipersalahkan oleh Otoritas Keuangan Jepang karena telah melakukan serangkaian pelanggaran keuangan, termasuk dugaan praktik pencucian uang. Pihak regulator keuangan memastikan bahwa perusahaan keuangan raksasa dari Amerika Serikat ini telah terlibat dalam sejumlah pelanggaran yang merugikan pemerintah dan menyesatkan masyarakat Jepang. Karena itu, Prince lalu diminta menutup unit trust banking-nya agar kepercayaan publik Jepang pulih.
Bersiap-Siap.. Badai Krisis Akan Datang (kembali)
Demi menstabilkan kondisi keuangannya, pemerintah Amerika Serikat melalui The Fed (BI – nya AS) harus menyuntikkan dana sebesar US$ 700 miliar atau sekitar Rp 6.450 triliun yang akan digunakan untuk pembelian aset-aset yang berhubungan dengan gadai rumah hunian dan komersial, termasuk surat berharga yang berbasis gadai dan keseluruhan utang sebagai imbas dari krisis perumahan (Residential Subpreme Mortgage) yang ternyata saat ini telah menjelma menjadi badai bagi perekonomian AS. Suatu pengorbanan yang fantastis agar peristiwa “great depression” tidak terulang kembali.
Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko
Dalam konteks perbankan nasional, penerapan Manajemen risiko yang efektif mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, tersedianya kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kerangka proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
Hal ini tentunya menyebabkan adanya perbedaan dan variasi antara satu Bank dengan Bank lainnya dalam penerapan manajemen risiko secara efektif dan tidak sedikit Bank yang masih meraba-raba dalam mencari bagaimana dan apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Sehingga dalam perjalanannya, ada sebahagian Bank yang menyusun sendiri pedoman manajemen risiko dan merakit sendiri sistem informasi manajemen risikonya dan sebahagian besar menggunakan jasa konsultan dalam pengembangan manajemen risikonya dengan harapan penerapan manajemen risiko secara efektif dan terintegrasi dapat tercapai.
Implikasi Kenaikan BI Rate
Secara beruntun dimulai dari bulan Mei 2008, BI rate mengalami kenaikan rata-rata 25 bp perbulan. Dan pada tanggal 04 September yang lalu, BI rate telah tercatat sebesar 9,25%. Salah satu pemicu kenaikan ini adalah perkembangan inflasi ditahun 2008 yang meningkat cukup signifikan. Sampai dengan Agustus 2008 inflasi telah mencapai 9,54%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,51%.
Manajemen Risiko “Sebatas” Kewajiban
Pada saat suatu ketentuan/kebijakan yang merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakannya dianggap sebagai suatu keharusan yang mutlak untuk sekedar menghindari sanksi atas pelanggaran yang terjadi, hanya akan menimbulkan kepatuhan yang bersifat sementara sekedar pemenuhan ketentuan tanpa tahu manfaat dan tujuan kebijakan itu ditetapkan.
Seperti contoh, kewajiban memakai helm pada saat menggendarai kendaraan roda dua. Hampir 90% pengendara menggunakan helm karena takut ditilang polisi, bukan karena manfaat perlindungan dari helm tersebut, sehingga banyak pengendara menggunakan helm hanya “sekedar” saja, dan pada saat berada di jalanan yang dirasa tidak ada polisinya, hampir seluruh pengendara tidak menggunakan helm.
SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG PRIMADONA
Berdasarkan riset Infobank pada bulan Desember 2006 kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) selama Agustus 2005 – Agustus 2006 tumbuh signifikan, dengan pembiayaan Kredit BPD tumbuh 23,08% dari Rp43,56 triliun menjadi Rp53,62 triliun sementara Kredit perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 14,6%. Namun dalam penyaluran kredit, BPD menuai banyak kritik. BPD dianggap tidak becus mengucurkan kredit. Anggapan tersebut bisa jadi benar bila melihat posisi loan to deposit ratio (LDR) BPD yang hanya 42,74% per Agustus 2006 atau menurun jika dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 48,53%. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diraih BPD mencapai Rp125,45 triliun, tapi yang disalurkan dalam bentuk kredit hanya Rp53,62 triliun. Meskipun kreditnya meningkat, masih kalah jauh dibandingkan dengan peningkatan DPK, sehingga LDR BPD menjadi tergerus.
![avartara[dot]com](http://feeds.feedburner.com/avartara/ozDP.1.gif)